Oleh:Kemal Taruc of-EcoLink
Mahakam si Raksasa
Kenapa bapak-bapak tidak duduk bersama dan menanggulangi masalah sungai kita, banjirnya semakin parah setiap tahun,” suara si penelpon terdengar galau. Ini acara bincang-bincang di TV daerah di Samarinda. Untuk pertama kali, wakil dari 3 pemda yaitu Kodya Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Propinsi Kalimantan Timur duduk berjajar di depan kamera TV dan menjawab pertanyaan pemirsa. Kebanyakan penelpon adalah penduduk yang merasa frustrasi karena harus menghadapi banjir dari sungai Mahakam setiap tahunnya. Acara bincang-bincang ini adalah awal dari gagasan propinsi untuk mengambil peran koordinasi dalam era baru otonomi daerah di Indonesia untuk menghadapi masalah sungai Mahakam, yang meliputi wilayah kerja dari beberapa pemda.
Ada berbagai macam masalah lingkungan yang dihadapi Sungai Mahakam, yang secara historis merupakan urat nadi kehidupan Kalimantan Timur. Sungai yang berpanjang 920 km, mengalir dari kabupaten-kabupaten hulu Malinau dan Kutai Barat, kemudian melintasi dua kabupaten lain, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, serta Kotamadya Samarinda dan berakhir di Selat Makassar di pantai timur Kalimantan. Masalah-masalah Sungai Mahakam yang dihadapi beberapa daerah pemerintahan ini mencakup masalah dampak penebangan hutan; peningkatan endapan lumpur, naiknya kadar garam musiman, erosi dari tanah gundul ke-3 danau yang dihuni pesut, lumba-lumba air tawar yang terancam punah, banjir di kota Samarinda, dan masuknya garam yang membuat karat di jaringan PAM dan pendangkalan jalur perkapalan ke pelabuhan sungai.
Masalah DAS (Daerah Aliran Sungai) Mahakam mewakili persoalan lingkungan secara keseluruhan dari Kalimantan Timur. Pengakuan akan adanya masalah bersama adalah awal pandangan bahwa kerjasama dan koordinasi semua kabupaten hulu, yaitu Malinau, Kutai Barat dan Kutai Kartanegara bagian hulu, adalah sangat perlu dalam perencanaan dan pengelolaan daerah tangkapan air. Sementara daerah-daerah hilir, kota Samarinda dan wilayah pantai Kutai Timur dan Kutai Kartanegara hilir, ‘korban’ dari masalah di hulu sungai, perlu dilibatkan dalam koordinasi. Adalah pemerintah propinsi yang memulai gagasan untuk koordinasi antar daerah yang berfokus pada pengembangan model pengelolaan DAS.
Kemitraan di Sungai Mahakam
Ketika Propinsi Kalimantan Timur dipilih untuk ‘program kemitraan’ antara pemerintah daerah di Indonesia dan Amerika Serikat, ini merupakan kesempatan baik untuk menerapkan gagasan seperti itu. Saat itu tahun 2002, beberapa bulan setelah tragedi 9/11, yang tampaknya bukan saat yang baik bagi mitra asing untuk mengunjungi AS dalam program pertukaran. Akan tetapi program sudah ditetapkan pada tahun 2001, ketika ICMA dan USAID membuat program kerjasama untuk meluncurkan Resource Cities Program untuk Indonesia. Bersama-sama dengan 4 kota dan kabupaten lain di Kalimantan Timur, pemerintah Propinsi Kalimantan Timur bermitra dengan pemerintah negara bagian di AS. Negara bagian Oregon dianggap sebagai pasangan yang sepadan bagi Propinsi Kalimantan Timur.
Langkah pertama dalam proses adalah penilaian bidang-bidang utama yang ingin dijadikan bidang kerjasama antara kedua mitra dalam 2 tahun mendatang. Seorang konsultan dari ICMA disertai rekanan setempat dikirim untuk melakukan penilaian awal pada bidang utama kerjasama. Pada pertemuan pertama, ia menemui Asisten Gubernur bidang Pemerintahan yang memberikan pengarahan jelas dan menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Ia menekankan bahwa diantara masalah penting yang memerlukan bantuan adalah menemukan model atau kerangka yang tepat untuk koordinasi antar pemda dalam pengelolaan DAS Mahakam.
Akan tetapi, para konsultan mencoba dahulu untuk mencari fakta lebih jauh dan menempatkan diri sebagai ‘fasilitator’ atau ‘perantara’ untuk menyampaikan dan menawarkan proposal propinsi ke pemda lainnya yang ikut serta dalam program kemitraan. Para fasilitator menginginkan untuk memastikan bahwa para pihak kepentingan telah menerima informasi dan juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan kepentingan dan pendapat mereka sejak dari awal proses perencanaan program. Adalah penting bahwa pada awal program tidak ada ‘kejutan’ dari dan bagi pihak manapun. Meskipun ini makan waktu dan melelahkan bagi konsultan, karena harus pulang balik diantara 4 wilayah dan pemerintah daerah yang berbeda, tetapi proses ini tetap harus dilakukan. Proposal dari Propinsi yang berbentuk perintah resmi mungkin akan lebih mudah, kalau menurut hukum Propinsi memiliki hak dan tanggung jawab dalam masalah lintas batas lintas daerah tingkat 2, seperti masalah pengelolaan sungai. Tetapi konsultan memilih untuk tidak mengambil langkah ini. Koordinasi adalah lebih dari sekedar kewenangan resmi menurut hukum. Koordinasi adalah komunikasi, rasa kerjasama dan kolaborasi, dan lebih penting lagi, kontak diantara pejabat-pejabat setempat yang menangani masalah lingkungan dan masalah-masalah lain yang berkaitan.
Setelah satu minggu melakukan komunikasi intensif, akhirnya sebuah daftar usulan masalahmasalah utama tersusun. Kemudian dengan undangan dari Pemda Propinsi, semua wakil-wakil pemda tingkat 2 dan pimpinan BAPPEDA, bertemu dalam acara makan malam di balairung Pemda Propinsi. Ini adalah awal dari pertemuan resmi untuk membahas dan memutuskan agenda bersama. Para konsultan menyampaikan presentasi mereka, yang menunjukkan daftar proposal, persamaan dan perbedaannya, dan meminta hadirin untuk memilih prioritas berdasarkan daftar yang disampaikan (Lampiran 1).
Kemudian konsultan memfasilitasi sebuah diskusi, dimana masing-masing perwakilan pemda diminta untuk memilih satu prioritas utama dan dua pilihan paling bawah. Dijelaskan dalam diskusi bahwa keberhasilan kolaborasi menghendaki adanya agenda yang disetujui bersama, dan setiap pihak harus memiliki komitmen untuk menjadikannya sebagai bagian dari kegiatan internal masing-masing pihak. Akhirnya semua menyetujui bahwa agenda utama adalah “mengembangkan strategi dan mekanisme untuk meningkatkan pengelolaan dan kualitas lingkungan DAS Mahakam dengan kerjasama dan partisipasi dari Pemda Propinsi dan Tingkat II dan pihak-pihak lain yang terkait.”
Perjalanan yang Membuka Mata
Dengan adanya agenda yang jelas, Propinsi Kalimantan Timur mengusulkan kepada delegasi Oregon yang datang berkunjung, untuk membantu agenda tersebut. Karena itu, program yang sesuai dapat disusun untuk perjalanan lapangan dan kunjungan delegasi Kalimantan Timur ke Oregon, yang memungkinkan tim Propinsi belajar sebanyak mungkin dalam perjalanan 7 hari penuh itu. Perjalanan tersebut merupakan kesempatan juga bagi pejabat-pejabat Pemda Propinsi dan Kabupaten untuk melakukan komunikasi informal yang bermanfaat. Mereka membahas, mempertanyakan dan menyampaikan pendapat di antara anggota rombongan sendiri dalam menilai apakah terdapat cukup persamaan atau kemungkinan untuk menerapkan ide dari apa yang mereka lihat. Kunjungan itu tidak hanya melihat fasilitas fisik (pelabuhan sungai, bendungan, perusahaan PLTA, pembibitan ikan salem, dll) tetapi juga bertemu dan berdiskusi dengan pejabat dinas-dinas yang terkait dengan pengelolaan air baik ditingkat lokal maupun negara bagian, dan juga dengan asosiasi pengguna air di wilayah Sungai Wilammatte di Oregon Barat.
Perjalanan ke Oregon adalah perjalanan yang membuka wawasan, karena rombongan Kalimantan Timur dapat mendengar, melihat langsung dan mengamati serta memahami apa yang mereka dengar dari pertukaran pengalaman dengan delegasi Oregon. Satu hal pasti adalah rombongan Kalimantan Timur sangat terkesan dengan adanya komitmen yang kuat dari para pemilik kepentingan di Oregon untuk menjaga sungai dan daerah tangkapan air di wilayahnya. Diantara mereka adalah 90 kelompok pengguna air sungai dan anak sungai Wilammatte, yaitu asosiasi pemakai yang berbeda-beda menurut lokasi dan jenis penggunaan (petani, pemilik tanah, hutan pribadi, industri, pejabat setempat, dll), demikian juga adanya LSM lingkungan pemerhati daerah tangkapan air yang mencakup beberapa wilayah pemerintahan setempat, dan didukung pejabat terpilih dan termasuk gubernur negara bagian.
Mereka juga melihat bahwa kemauan yang kuat untuk menjaga sungai dan daerah tangkapan air berasal dari kebanggaan Oregon atas kekayaan alam mereka yang unik, yaitu ikan salem, yang menjadi ikon untuk membangun wawasan bersama. Delegasi Kalimantan Timur setuju dengan sejawatnya dari Oregon yang mengingatkan bahwa lumba-lumba air tawar-pesut Mahakam merupakan ciri keunikan yang istimewa dari Kalimantan Timur, serupa dengan ikan salem untuk wilayah Pasifik Barat Laut. Dalam melakukan fasilitasi, konsultan menanyakan kepada rombongan propinsi, apakah mereka menghendaki pengembangan wawasan bersama para pihak di Kalimantan Timur atas sungai Mahakam perlu dimasukkan dalam agenda mereka.
Pada minggu-minggu berikutnya, Kelompok Kerja Kalimantan Timur dibentuk sebagai badan setengah resmi untuk menampung wakil-wakil dari para pihak kepentingan utama atas Sungai Mahakam, dan terlebih lagi, sebagai forum untuk komunikasi antara pejabat-pejabat dari Kabupaten, Kotamadya dan Propinsi. Kelompok ini ditugasi dengan tugas-tugas berikut.
- Koordinasi dari pengembangan metodologi pengelolaan DAS Mahakam (dan dengan demikian termasuk tata-ruang DAS dan rencana-rencana kerja) yang meliputi semua pemda dengan wilayah kerja di wilayah DAS, dan para-pihak kepentingan yang lain.
- Membentuk keanggotaan yang melibatkan semua pemda di wilayah DAS, serta pejabat Propinsi yang terkait, termasuk juga LSM dan Universitas Mulawarman.
- Mengembangkan metode perencanaan tata-guna tanah dan perlindungan hutan, dan juga memperkuat hubungan antara calon investor dengan komunitas asli setempat dalam penggunaan sumber alam di DAS Mahakam.
Berdasarkan mandat tersebut, langkah Kelompok Kerja yang pertama adalah menyelenggarakan pertemuan para-pihak kepentingan dalam acara khusus pada saat peringatan tahunan ‘hari air’, untuk mulai menerapkan gagasan sekaligus melakukan tugasnya dalam membantu proses pengembangan wawasan bersama atas Mahakam diantara para-pihak yang berkepentingan
Tinggalkan komentar
Belum ada komentar.
TALK LESS DO MORE 
Tinggalkan komentar